Angka Kasus KDRT di Eropa Meningkat? WNI Wajib Tahu Prosedur Penanganannya

Ilustrasi.

Siapa bisa menebak jalannya kehidupan ketika Pandemi Covid-19 pun masih berlangsung di seluruh dunia hingga sekarang. Kita masih disibukkan dengan berbagai upaya penghentian laju penyebaran virus dan penanganan medis menanggulangi ledakan kasus yang bertambah di dunia. Saat ini kebijakan berdiam di rumah adalah salah satu cara untuk membuat kita merasa aman dari kasus Covid-19.

Lockdown menjadi populer di berbagai tempat secara massal agar laju pertambahan kasus tidak meningkat. Ya, rumah menjadi tempat yang aman. Namun ini tidak berlaku bagi sebagian kecil lainnya yang merasa rumah menjadi lokasi tidak aman karena pelakuan kekerasan selama pandemi.

Pandemi memicu tekanan ekonomi dan mental sehingga membuat para pelaku berdalil melakukan tindak kekerasan di rumah. Ini pula yang dilaporkan para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang notabene adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang bermukim di Eropa.

Entah pandemi atau karena karakter pelaku, nyatanya pelaku kekerasan bersembunyi di balik permintaan maaf kepada isteri. Mereka kerap kali meminta maaf dan juga melakukan kekerasan lagi, hanya karena pandemi atau beralasan bahwa manusia itu tidak pernah sempurna.

Sebut saja M, WNI yang sedang bermukim di Eropa telah mengalami perlakuan kekerasan dari suaminya berkewarganegaraan asing. Awalnya M tak melihat karakter yang aneh dengan suaminya sebelum memutuskan menikahinya. M pun bersedia meninggalkan tanah air dan keluarganya hanya untuk bersatu dengan suaminya. Kejadian kekerasan yang dialami M tidak membuatnya surut untuk mencintai suaminya. M pun masih mengajukan alih status tinggal permanen di negeri asal suaminya.

M bertahan demi keyakinan menikah seumur hidup. Puncak kekerasan itu akhirnya dialami M saat sang suami dalam kondisi mabuk berat akibat konsumsi minuman alkohol. Ia pun melarikan diri ke tempat aman dari serangan kekerasan yang dilayangkan suami kepadanya.

Lain M lain pula cerita A. A pun berharap memiliki hidup baru yang indah bersama pria pujaan hatinya di negeri asal suami. A meninggalkan orangtua dan karirnya yang cemerlang di Indonesia untuk tinggal bersama sang suami di negeri asalnya. Romansa bulan madu telah berakhir. A tidak lagi mendapatkan impian indahnya melainkan cacian dan makian yang dilontarkan suami dan ibu mertuanya.

Psikis A merasa terganggu akibat kata-kata kasar yang disampaikan suaminya. A kerap diusir oleh suaminya dan diperlakukan tidak manusiawi lagi. A tak tahan lagi dengan perlakuan suaminya. A merasa putus asa dan tak bisa keluar dari jeratan perkawinan yang penuh kekerasan tersebut.

A dan M adalah salah satu cerita nyata yang disamarkan namanya tentang kasus KDRT yang dialami perempuan Indonesia yang bermukim di Eropa dan mengalami kekerasan di rumah. Keduanya merasa malu bila mereka harus pulang kembali ke Indonesia lagi. Mereka pun tak berani menceritakan pengalaman yang dialami.

Mereka menganggap bahwa KDRT adalah aib yang tak perlu diceritakan kepada orang lain. Padahal tekanan kekerasan kepada korban KDRT pun bisa berujung pada kasus bunuh diri yang pernah terjadi di negeri domisili M sekarang, sebagaimana cerita M karena korban sudah tidak punya pilihan lainnya.

A dan M adalah WNI yang tinggal di Eropa dan tak memiliki akses informasi bagaimana melindungi diri mereka dari kekerasan. Salah satu faktor ketidaktahuan mereka akan akses informasi adalah faktor bahasa yang dipergunakan. Mereka takut melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang karena mereka sendiri tidak bisa berbicara bahasa asing, bahasa lokal setempat. Faktor bahasa pula yang menghambat mereka untuk menceritakan pengalamannya kepada Unit Perlindungan Perempuan yang biasa tersedia di setiap lokasi tinggal mereka di luar negeri.

Oleh karena itu, perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri seperti KBRI Berlin di Jerman memandang pentingnya standar perlindungan WNI agar dapat melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Hal ini diakui oleh staf kedutaan KBRI Berlin bahwa kasus KDRT selama pandemi memang mengalami peningkatan.

Bisa dibayangkan para korban yang secara psikologis terguncang, tentu tak mudah untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya dengan bahasa asing yang tidak dikuasai secara penuh. Perwakilan Pemerintah Indonesia di Jerman seperti KBRI dan KJRI siap untuk menerima aduan dari WNI yang memiliki kasus KDRT dan bersedia memfasilitasi kebutuhan mereka.

Ketidaktahuan prosedur WNI melindungi diri di Eropa menjadi alasan Sekolah Virtual Perempuan dan Indonesisches Kultur Agentur Team – IKAT untuk menyelenggarakan Temu Virtual Bertema KDRT yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2021 lalu.

Acara ini dihadiri sebagian besar para pelaku kawin campur, yakni WNI yang menikah dengan warga negara asing. Selain perwakilan pemerintah RI di Jerman yang hadir dan memberikan penjelasan, tampak pula penyintas KDRT dan tenaga ahli yang selama ini menangani kasus KDRT WNI di luar negeri.

Tak hanya itu, Temu Virtual ini juga mengundang atensi peserta yang sebagian besar tak banyak memahami definisi KDRT sesungguhnya yang kemudian dijelaskan oleh Psikolog, Anita Kristiana. Anita menjelaskan bahwa ada empat jenis KDRT yang terjadi antara lain Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual dan Kekerasan Finansial.

Selain itu, perlu juga diperhatikan tentang siklus KDRT yang biasanya membuat pola yang berulang terjadi antara pelaku dan korban. Tentunya, edukasi ini berdampak besar bagi peserta untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana keluar dari lingkaran KDRT dan upaya untuk melanjutkan hidup yang lebih baik.

M dan A adalah WNI yang sekarang masih bermukim di Eropa. M beruntung bahwa ia berhasil difasilitasi secara hukum, psikologis dan bahasa dari Pemerintah yang menjadi domisilinya sekarang untuk mendapatkan bantuan mengatasi masalah KDRT.

Perwakilan pemerintah RI yang menjadi lokasi tinggal M menaruh perhatian pada kasus M dan menghubungkan M pada komunitas WNI lainnya agar M tidak merasa sendirian. Sedangkan A, ia sedang menekuni bahasa setempat dan mencari pekerjaan agar ia bisa keluar dan tidak bergantung kepada suaminya lagi.

KDRT bukan hal yang tabu untuk diceritakan. Setiap korban yang mengalami kekerasan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan keluar dari lingkaran KDRT. Korban pun harus melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwenang atau Perwakilan Pemerintah RI di lokasi tinggal. Sebagai informasi layanan hotline pengaduan KDRT untuk wilayah Uni Eropa bisa dilihat di laman ini https://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/helpline.html